BP Tapera dan BPD Didorong Tingkatkan Pembiayaan Rumah di Daerah

19-04-2022 | Asbanda Facebook Twitter

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) mendorong seluruh stakeholders termasuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk meningkatkan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di daerah.

“Ini untuk mewujudkan percepatan pengembangan ekosistem pembiayaan perumahan nasional untuk mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya di sektor perumahan,” kata Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (1/4).

SMF mendukung percepatan PEN khususnya sektor perumahan melalui peningkatan penyaluran pembiayaan perumahan sejalan dengan dukungan pemerintah seperti pemberian dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk program KPR FLPP.

Kementerian Keuangan sendiri telah mengalirkan PNM tahun 2021 kepada SMF sebesar Rp2,25 triliun untuk mendukung Program KPR FLPP yang kemudian di blended dengan dana SMF untuk mendukung target program KPR Subsidi FLPP pemerintah.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan pemerintah melalui program KPR FLPP telah menargetkan penambahan sebanyak 200 ribu unit rumah dengan alokasi sebesar Rp23 triliun pada 2022.

Sejak 2010-2021, Kementerian Keuangan telah menyalurkan pembiayaan untuk mendukung KPR FLPP sebesar Rp75,17 triliun atau sebanyak 943 ribu unit rumah.

“Peran SMF msedianya dapat menjadi gayung bersambut bagi BPD yang dapat berpartisipasi lebih aktif dalam menyalurkan KPR di daerahnya masing-masing,” ujar Rionald.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Kementrian PUPR Herry Trisaputra Zuna menjelaskan penyediaan perumahan dihadapkan pada tantangan yang besar untuk menyelesaikan 12,7 juta backlog rumah tangga yang terus bertambah sebesar 680 ribu per tahun.

Dalam hal ini, BPD dapat menjadi pendukung utama dalam kolaborasi seluruh stakeholder untuk mempermudah akses masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah dan informal dalam memiliki rumah layak huni.

“Dengan keterlibatan BPD diharapkan dapat mempercepat penyelesaian backlog rumah tangga maupun rumah tidak layak huni yang menjadi target kita bersama,” kata Herry.

Data OJK menunjukkan pertumbuhan KPR perrbankan terus membaik sejak akhir 2020 dan pada Februari 2022 mencapai 10,2 persen (yoy) sejalan dengan total penyaluran KPR FLPP oleh BPD mencapai 67.273 unit atau Rp7,4 triliun.

Analis Eksekutif Senior Deputi Pengawas Perbankan IV OJK Roberto Akyuwen mengatakan fungsi intermediasi BPD membaik dengan pertumbuhan kredit 5,15 persen (yoy) sampai Januari 2022 yang didukung oleh pertumbuhan DPK 12,5 persen (yoy).

Direktur Eksekutif Asbanda Wimran Ismaun pun memastikan kesiapannya untuk merajut sinergi antar lembaga sejalan dengan Program Transformasi BPD khususnya terkait peningkatan layanan.

Asbanda pun membentuk BPD Community dengan kegiatan berupa peningkatan kapasitas SDM, pengkajian maupun pengembangan program layanan berbasis teknologi informasi digital serta kegiatan lainnya.

“Diharapkan dengan adanya BPD Community ini nantinya BPD dapat lebih mengembangkan bisnis pembiayaan khususnya KPR sehingga kuantitas dan kualitas produk KPR BPD semakin baik,” kata Wimran. Mohar/Ant